Peristiwa

Ratusan Unjuk Rasa dari Berbagai Ormas Datangi Kantor DPRD

Jurnal.5
Kamis, 04 November 2021, 23:27 WAT
Last Updated 2021-11-04T16:27:05Z



Jurnal5.com -  Hari ini Senin 01 November 2021, kami dari Aliansi Pemerhati Masyarakat Adat Saka Mese Nusa (APMA Saka Mese Nusa) dan DPD Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia Maluku (DPD PMPRI Maluku) bersama Rakyat Saka Mese Nusa melaksanakan Aksi demonstrasi di Kantor Bupati SBB dan Kantor DPRD Kabupaten SBB dalam rangka kembali menyampaikan keluh kesah Masyarakat Adat Saka Mese Nusa terkait dengan beberapa polemik yang terjadi di kabupaten Seram Bagian Barat yakni terkait pelaksanaan Pilkades serentak baik Pilkades tahap 1 maupun tahap 2, kemudian Terkait Di undur-undur nya proses penetapan Perda Penetapan Negri,  serta meminta untuk melakukan revisi Perda no 11 tahun 2019 serta meminta untuk mengevaluasi BPD di beberapa Negri Adat yang masih dalam masalah soal keikutsertaan mereka dalam Pilkades baik tahap 1 maupun tahap 2..


Setelah melakukan orasi dari jam 10.00 di kantor Bupati SBB, bagi kami tindakan arogan dan sikap sombong yang dilakukan oleh Bupati Seram Bagian Barat saudara Timotius Akerina yang menolak untuk menemui massa aksi meskipun dari berbagai pihak telah melakukan koordinasi dengan beliau baik dari pihak intelkam Polres SBB maupun dari pihak Sekda Kabupaten SBB dan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik, namun mirisnya, Bupati tetap bersikukuh untuk menolak bertemu dengan masyarakat nya sendiri. Bagi saya secara pribadi dan sebagai korlap I, sekaligus sebagai Ketua Koordinator Aliansi Pemerhati Masyarakat Adat Saka Mese Nusa, kami menilai Itu tindakan yang tidak mencirikan beliau sebagai pemimpin yang baik. Tindakan yang sangat arogan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang bupati terhadap rakyat yang dia Pimpin.


Sikap sombong dan angkuh serta sikap anti kritik yang melekat pada batok kepala beliau ini sejak awal sudah terjadi ketika kami melakukan demo Jilid II yang lalu, kalimat-kalimat kotor dengan menyebut masyarakat yang melakukan demo dengan kata-kata; "Bodoh, Nau-Nau, Butahurup" dll itu pernah beliau lontarkan pada rakyat nya sendiri tanggal 11 Oktober 2021 yang lalu.


Tipikal pemimpin yang tidak bijak dan arogan serta sombong yang beliau lakukan ini sangat tidak mencirikan tipikal beliau sebagai pribadi yang baik dan patut di contohi.


Setelah berjam-jam menunggu kedatangan Bupati namun beliau tidak kunjung menemui kami, pada akhirnya kami para massa aksi kemudian melanjutkan perjalanan kami ke kantor DPRD Kabupaten SBB untuk berorasi dan menyampaikan tuntutan kami di sana.


Setelah tiba, kami kemudian langsung di jemput oleh Ketua DPRD Kabupaten SBB, Wakil Ketua I DPRD kabupaten SBB, ketua Bamperda Kabupaten SBB dan beberapa pimpinan Komisi DPRD SBB lainnya. Setelah kira-kira berdiskusi sekitar satu jam, ada pun Kesepakatan bersama dengan kami peserta aksi dengan Pihak DPRD SBB sebagai berikut:


1). Selasa 02 November besok, DPRD Kabupaten SBB akan menyurati Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten SBB untuk meminta kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten SBB agar menunda proses Pilkades Tahap 2 dan menunda proses pelantikan Hasil Pilkades tahap 1 sebelum di sahkan nya Perda Penetapan Negri adat.


2). Memanggil Bupati Kabupaten SBB untuk membahas hal-hal terkait dengan percepatan pengesahan Ranperda Penetapan Negri.



3). Hari Rabu tanggal 03 Besok, Pihak DPRD SBB dan perwakilan dari aliansi Pemerhati Masyarakat Adat Saka Mese Nusa dan PMPRI Maluku untuk bersama-sama melaksanakan Audiensi dengan Bupati dan tim identifikasi Verifikasi dan Validasi kesatuan Masyarakat Hukum Adat untuk menindaklanjuti Hasil Tuntutan kami dari Aliansi Pemerhati Masyarakat Adat Saka Mese Nusa dan PMPRI Maluku.


Semoga proses besok dan hari Kamis ini, upaya yang dilakukan DPRD kabupaten SBB untuk berdiskusi dan menyuarakan aspirasi masyarakat Adat Saka Mese Nusa ini dapat diakomodir oleh Pemda kabupaten SBB.


Messeee..


Saman Amirudin Patty (Korlap I).

TrendingMore