Daerah

Sikap FPTI, Terkait Polemik Lahan Garapan HGU PG Rajawali

Jurnal.5
Senin, 29 November 2021, 20:53 WAT
Last Updated 2021-11-29T13:53:42Z

Jurnal5 - Front Pejuang Tani Indramayu (FPTI) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mengambil tindakan yang perlu diketahui oleh pemerintah terkait dengan beberapa hal dengan adanya problematika simalakama yang muncul merenggut nyawa.

Menurut FPTI, bahwa petani penggarap di Kawasan Hutan Produksi yang tumpang tindih dengan HGU PT. Rajawali, akhir-akhir ini, FPTI merasa kehidupan masyarakat petani semakin susah.
 

Sebab, ruang hidup bagi para petani, yaitu lahan tempat bercocok tanam, produksi bahan pangan dan satu-satunya sumber penghasilan keluarga yang sudah bertahun-tahun dikelola akan punah dan terancam ekonominya.

“Sepertinya akan digusur atau akan terusir dari garapan. Maka dari itu kami menganggap perlu menyatakan sikap secara organisasi,” ungkap Didi kepada Awak Media, Senin (29/11/2021).

Dari peristiwa dan permasalahan itu, maka FPTI mengambil sikap dengan mengeluarkan beberapa poin pertanyaan. Di antaranya yaitu:

1. Kami sadar bahwa tanah yang kami garap adalah tanah negara. Artinya kami tidak memiliki keinginan, kami berharap bisa mengelola, berproduksi dan berusaha agar bisa menjadi sumber penghasilan untuk menafkahi keluarga kami.

2. Terkait jenis tanaman yang ditanam pada dasarnya kami petani penggarap tidak mempermasalahkan, yang terpenting petani dalam bercocok tanam mendapat keuntungan atau nilai lebih.

3. Terkait PG Rajawali mendukung program kemitraan tebu, petani tidak berpengalaman menanam tebu, tidak cukup modal dan tidak paham terkait usaha budidaya tebu.

4. Kemitraan tebu kami lihat tidak ada progres yang baik, seperti lahan yang sudah dibajak tidak juga ditanami, proses pengelolaan kredit KUR dan bagi hasil keuntungan tidak transparan.

5. Menolak praktek kamur terhadap petani pengarap. Contohnya pengusiran petani dari lahan oleh preman yang terlupakan kemitraan PG. Rajawali.

6. Pemerintah desa, kecamatan dan daerah diharapkan menjadi mediator yang baik terutama terkait subjek petani pengarap. Petani eksisting atau pengarap lama tidak terusir dari lahan.

7. Penegak hukum agar bisa mengantisipasi potensi kericuhan. Seperti masuknya pengusaha yang sengaja memodali tindakan merebut lahan dari penggarap lama dan oknum kuwu yang sengaja memasukkan penggarap baru bahkan membuka pendaftaran penggarap baru untuk menjadi mitra tebu.

FPTI berharap dari sikap yang telah dikemukakan itu pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan adil dan hadir untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indramayu. (Wawan

TrendingMore